PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2015


PENDAHULUAN

·         Dasar Hukum:

a.       Undang Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

b.      Undang Undang No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

c.       Undang Undang No. 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keu. Negara;

d.      Undang Undang no. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diperbaharui dg. UU no. 23 tahun 2014;

e.       Undang Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

f.       PP no. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

g.      Permendagri no. 13 tahun 2006 Tentang. Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, yang terakhir diperbaharui dgn Permendagri No. 21 tahun 2011;

h.      Perpres no. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Perpres no 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MAKSUD DAN TUJUAN

v  Menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

v  Diharapkan menjadi acuan bagi pejabat/aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

v  Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas dari Sisi Anggaran berjalan lancar, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

v  Laporan Keuangan Dinas tepat waktu dan wajar, memberikan kontribusi dalam meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi laporan keuangan Pemda Kabupaten Bandung .

PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLAAN KEUANGAN

1.      Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam hal ini adalah Kepala Bidang Peternakan, Perikanan, Bina Usaha dan Kesehatan Hewan

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Memiliki Tugas:

ü  Memeriksa kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

ü  Menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

ü  Mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

ü  Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

ü  Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;

ü  Pengguna Anggaran melakukan evaluasi kegiatan setiap bulan.

2.     Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Yaitu Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan di SKPD, di Dinas Peternakan dan Perikanan  adalah Kepala Sub Bagian Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Memiliki Tugas:

ü  Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu;

ü  Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

ü  Menyiapkan SPM;

ü  Melakukan verifikasi SPJ;

ü   Melaksanakan Akuntansi Dinas;

ü  Menyiapkan Laporan Keuangan Dinas;

ü  Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah.

ü  Membuat register SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran /Bendahara pengeluaran pembantu dalam buku register penerimaan SPJ pengeluaran;

ü  Membuat register SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran;

ü  Membuat register SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh Pengguna Anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ pengeluaran

.

3.      Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Yaitu dijabat oleh pejabat eselon IV (Kasi/Kasubbag). Jika pejabat eselon IV berhalangan/kosong maka PPTK dapat dijabat oleh Staf yang dianggap mampu yang diusulkan oleh Kepala Bidang/UPTD/Sekretaris kepada Kepala Dinas

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Ø  Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Ø  Menyiapkan dokumen anggaran atas beban penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Ø  Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas secara rutin dalam bentuk laporan bulanan;

Ø  Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya pada akhir kegiatan;

Ø  Dalam pertanggungjawaban keuangan, PPTK dapat dibantu staf yang menangani pembukuan keuangan kegiatan yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran pembantu;

Ø  Koordinasi dengan Penyimpan Barang/Pengurus Barang terhadap realisasi dan pengunaan belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material dan belanja modal yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing kegiatan;

Ø  PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui atasan langsungnya.

4.      Bendahara Penerimaan

v  Menerima, Menyetorkan, Menatausahakan, dan Mempertanggung-jawabkan penerimaan daerah.

v  Berdasar bukti setor asli, Bendahara Penerimaan membukukan dalam Buku Kas Umum Pendapatan dan melakukan penatausahaan berupa: Register Penerimaan, Buku Pembantu per Rincian Obyek, Laporan Fungsional dan Laporan Administratif.

v  Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan dan penyetoran penerimaan berdasar Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan Surat tanda Setor (STS).

v  Bendahara Penerimaan melaporkan penerimaan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dengan dilampiri TBP dan STS paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

v  Bendahara Penerimaan melakukan pelaporan ke DPPK setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

5.     Bendahara Pengeluaran

Memiliki Tugas:

Ø  Meneliti kelengkapan perrmintaan pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

Ø  menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

Ø  menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Ø  Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban ;

Ø  Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP/GU/TU, dan LS pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran Per Rincian Objek Belanja;

Ø  Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke Pengguna Anggaran (melalui PPK) untuk disahkan.

6.     Pengurus Barang dan Penyimpan Barang

Memiliki Tugas:

v  Melakukan pembukuan barang-barang yang berasal dari realisasi Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Daftar Persediaan;

v  Melakukan pembukuan barang-barang yang berasal dari realisasi Belanja Modal yang tercantum dalam DPA pada Daftar Aset;

v  Koordinasi dengan PPTK terhadap realisasi belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material dan belanja modal;

v  Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengelolaan persediaan dan aset kepada Kepala Dinas.

7.     Bendahara Pengeluaran Pembantu

Yaitu seorang staf yang ditugaskan membantu PPTK dalam pembukuan keuangan kegiatan, memiliki Tugas:

v  Melaksanakan pembukuan keuangan kegiatan yang ditugaskan;

v  Mempersiapkan bahan pengajuan Nota Dinas;

v  Menyusun rekapitulasi SPJ kegiatan;

v  Mengkompilasi dokumen kegiatan yang telah disetujui;

v  Mengarsip dan menyampaikan dokumen kegiatan ke Subbag. Keuangan;

v  Melakukan rekonsiliasi anggaran dan realisasi kegiatan dengan petugas akuntansi di Subbag. Keuangan, baik secara bulanan maupun triwulan.

8.      Verifikator

Yaitu staf yang membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

Dengan tugas:

v  Memperoleh keyakinan bahwa SPJ yang disajikan PPTK dianggarkan dalam DPA SKPD dan pengeluaran kas dalam batas anggaran yang telah ditentukan, dan dibebankan pada mata anggaran yang tepat;

v  Memperoleh keyakinan bahwa pengeluaran (SPJ) didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap;

v  Memperoleh keyakinan bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran

v  Memperoleh keyakinan bahwa SPJ tersebut telah ditandatangani oleh yang berhak;

v  Memperoleh keyakinan bahwa penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana baik dari sisi keterjadian maupun keakurasian.

PELAKSANAAN BELANJA

1.      PPTK mengajukan permohonan dana dengan mengisi Nota Dinas untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);

2.      PA/KPA memberi persetujuan pada Nota Dinas tersebut, selanjutnya PPTK mengajukan Nota Dinas kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan sejumlah dana yang dimaksud sebagai Panjar Kerja.

3.      PPTK wajib mengarsip dokumen-dokumen yang terkait pengeluaran belanja kegiatan tersebut. Selanjutnya PPTK memberikan dokumen-dokumen tersebut sebagai dasar Bendahara Pengeluaran dalam melakukan Pertanggungjawaban Belanja;

4.      Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setelah dilakukan verifikasi oleh PPK terhadap kebenaran dokumen yang diberikan oleh PPTK. Bendahara Pengeluaran mencatat pelaksanaan belanja dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran Perincian Objek Belanja;

5.      Pengurus Barang/Penyimpan Barang melakukan pembukuan barang setelah SPJ belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material dan Belanja Modal dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPTK klarifikasi kepada Bendahara Pengeluaran terkait ketersediaan dana untuk Panjar kerja;

TAHAP-TAHAP PENGELOLAAN KEUANGAN

1.      Panjar Kerja/Uang Muka Kegiatan

v  Panjar Kerja merupakan uang persediaan bagi PPTK yang disediakan oleh Pengguna Anggaran secara proporsional sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam rangka pelaksanaan kegiatan masing-masing.

v  Sebelum mengajukan Nota Dinas kepada PA/KPA, PPTK terlebih dahulu melakukan klarifikasi ketersediaan Dana di Bendahara Pengeluaran.

v  Panjar Kerja diajukan PPTK kepada Bendahara Pengeluaran dengan menyampaikan Nota Dinas yang telah disetujui PA/KPA.

v  Pengajuan panjar dapat dikuasakan secara tertulis kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu

v  Panjar Kerja berpedoman pada: jumlah UP di Bendahara Pengeluaran, DPA, Anggaran Kas, dan Jadwal yang telah disusun PPTK, serta kemampuan menyelesaikan SPJ.

Lampiran untuk pengajuan Nota Dinas antara lain:

ü  Rincian Penggunaan

ü  Kuitansi Panjar

ü  Surat pengantar Pengembalian belanja + 7 hari kerja Batas Waktu Tambahan Uang (TU)

v  Panjar Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dihitung dari tanggal diterimanya Panjar Kerja, harus sudah dipertanggungjawabkan.

v  Apabila terdapat Panjar Kerja yang belum dapat dipertanggungjawabkan, maka sisanya harus disetor kembali kepada Bendahara Pengeluaran.

v  Besaran Panjar Kerja diberikan sesuai kemampuan PPTK/BPP dalam mempertanggungjawabkan dalam 7 (tujuh) hari kerja. Selanjutnya dapat mengajukan tambahan Panjar Kerja.

2.      Pertanggung Jawaban

v  PPTK dari tanggal diterimanya panjar kerja harus sudah menyerahkan SPJ secara lengkap dan benar untuk dipertanggungjawabkan (masuk verifikasi);

v  Apabila terdapat sisa panjar kerja maka dana yang tidak dapat di-SPJ-kan disetor kembali kepada Bendahara Pengeluaran, Selanjutnya SPJ tersebut akan dipergunakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai bahan permintaan pengisian kembali UP melalui SPP GU,

v  Kelengkapan SPJ:

ü  Bukti Pengeluaran (kwitansi)

ü  Tanda Terima yang dipersamakan dengan bukti pengeluaran

Penyelesaian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

v  Pernyataan belanja terukur berdasarkan DPA (nama kegiatan, nomor rekening belanja, jenis pembayaran);

v  Kwitansi beserta lampirannya dibuat.

Ø  Paraf PPTK dibubuhkan di sebelah kanan baris nama Bendahara Pengeluaran, sedangkan paraf PPK di sebelah kanan baris nama PA/KPA, sebelum Bend 26a ditandatangani PA/KPA.

v  Penanda tangan Penerima Barang/Jasa

v  belanja barang pakai habis (ATK, Barang cetakan, dll) ditandatangani oleh Penyimpan Barang.

v  pengadaan barang inventaris (aset tetap), ditandatangani oleh Pengurus Barang.

v  Belanja Jasa (pihak ke tiga/konsultan) ditandatangani oleh PPTK.

v  Belanja Makan Minum/Konsumsi ditandatangani oleh PPTK

Ø  Tanda tangan Bendahara Pengeluaran dilaksanakan setelah isi dan kelengkapan sesuai dengan semua ketentuan di atas.

DOKUMEN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN

1.     Honorarium PNS SPJ dilengkapi:

ü  Kwitansi atau Daftar Penerima Uang;

ü  SSP (PPh pasal 21);

ü  Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas

ü  Foto Copy DPA 2.2.1.

Catatan:

ü  Dalam satu rincian obyek rekening honorarium, PNS tidak boleh mendapat honorarium lebih dari satu. Jika satu orang merangkap jabatan/kedudukan maka dapat diberikan satu honor jabatan.

ü  Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Tim pengarah dan/atau Tim Teknis yang personilnya dari luar SKPD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

ü  Honor disesuaikan DPA. Jika di DPA lebih besar dari Satuan Harga Belanja Daerah (SHBD) maka harus disesuaikan dengan Satuan Harga Belanja. Jika tidak ada di SHBD dikonsultasikan dengan Bagian Pembangunan SETDA

2.     Honorarium Non PNS /Narasumber SPJ dilengkapi:

ü  Bend 26 a (kwitansi) atau Daftar Penerima Uang;

ü  SSP (PPh pasal 21);

ü  Surat Keputusan (SK) KPA;

ü  Jadwal Kegiatan;

ü  Daftar Hadir;

ü  Foto Copy DPA 2.2.1. Untuk TA. 2015 Terdiri dari:

ü  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap;

ü  Honorarium Harian Non-PNS;

ü  Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.

Catatan:

ü  Jika satu orang merangkap jabatan/kedudukan maka dapat diberikan satu honor jabatan. Kecuali honor Pembuat makalah merangkap narasumber. Makalah bukan handout atau slide powerpoint.

ü  Jadwal dibuat per 1 jpl (45 menit); bila tidak menginap 8 jpl, jika menginap 12 jpl.

ü  Honor disesuaikan DPA dan SHBD. Jika di DPA lebih besar dari SHBD maka harus disesuaikan dengan SHBD. Jika tidak ada di SHBD dikonsultasikan dgn Bagian Pembangunan SETDA

ü  Pada Daftar Penerimaan Uang mencantumkan Golongan dan Materi yang disampaikan.

ü  Honorarium Penulisan Artikel atau yang sejenis dilampiri Hasil Pekerjaan atau Softcopynya

3.      Uang Lembur SPJ dilengkapi:

ü  Surat Perintah Tugas lembur dari Kepala Dinas;

ü  Daftar Penerima Uang;

ü  Daftar Hadir Elektronik;

ü  Bend 26a (kuitansi) jamuan lembur;

ü  SSP (PPh pasal 21)

ü  SSP (PPh pasal 23)

ü  Foto Copy DPA 2.2.1

ü  Laporan Hasil Pelaksanaan lembur.

4.      Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SPJ dilengkapi:

ü  Bend 26 a (kwitansi)

ü  SPT dari Kepala Dinas

ü  Bukti keikutsertaan (surat keterangan) dari Penyelenggara;

ü  Laporan Hasil Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis

ü  Sertifikat

ü  Foto Copy DPA 2.2.1

5.      Belanja Beasiswa PNS SPJ dilengkapi :

ü  MoU antara Pengguna Anggaran dengan Penerima Beasiswa

ü  SK Penetapan dari Kepala Dinas

ü  Bend 26a (kwitansi)

ü  Bukti keikutsertaan dari Lembaga Penyelenggara (Kartu Mahasiswa)

ü  Laporan Hasil Studi (transkrip nilai)

ü  Ijazah bagi yang telah lulus

ü  Foto Copy DPA 2.2.1

6.     Belanja BBM SPJ dilengkapi :

ü  Bend 26 a (kwitansi)

ü  Nota Pembelian dari SPBU setempat

ü  Jika Pembelian berwujud Kupon, dilampiri Nomor Seri Kupon BBM

ü  Foto Copy DPA 2.2.1

7.      Belanja ATK SPJ dilengkapi :

ü  Bend 26 a (kwitansi)

ü  Rincian Belanja, meliputi jenis barang dan mereknya

ü  Faktur pengeluaran barang yang diketahui oleh Penyimpan Barang

ü  SSP (PPh pasal 22 jika lebih dari 2 juta, PPN jika lebih dari 1 juta)

ü  Foto Copy DPA 2.2.1

8.     Belanja Listrik, Telpon, Air, Internet SPJ dilengkapi dengan :

ü  Bend 26 a (kwitansi)

ü  Rekening pembayaran PLN/Telkom/PDAM asli.

ü  Foto Copy DPA 2.2.1

9.     Belanja Jasa kantor (Pihak Ketiga) SPJ dilengkapi :

ü  Bend 26 a (kwitansi)

ü  SSP (PPN dan PPh pasal 23) disertai Faktur pajak

ü  Kontrak

ü  Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

ü  Berita Acara Pemeriksaan

ü  Berita Acara Serah terima Barang/Jasa

ü  Berita Acara Pembayaran

ü  Foto Copy DPA 2.2.1

10.                        Belanja Sewa SPJ dilengkapi :

ü  Bend 26a (kwitansi)

ü  Kontrak Sewa

ü  SSP (PPh pasal 23/PPh pasal 4 (2). Jika lebih dari 1 juta dikenai PPN

Catatan:

Ø  Belanja Sewa harus menunjukkan Jumlah Unit yg disewa x Jumlah Hari x Harga/Biaya satuan.

Ø  SPJ untuk Belanja Sewa Mobilitas Darat harus menunjukkan Nomor Kendaraan yang disewa dan dilampiri Copy STNK, KTP

11.  Belanja Makanan dan Minuman Rapat SPJ dilengkapi :

ü  Bend 26 a (kwitansi)

ü  Undangan

ü  Daftar hadir (disertai Penanggungjawab Daftar Hadir)

ü  Notulen (menyebutkan tanggal selesai acara)

ü  SSP (PPh pasal 23 atau 22 )

ü  STS Pajak Daerah (10%)

Catatan:

Ø  Jumlah pembelian disesuaikan dengan daftar hadir, kecuali dalam undangan menyertakan daftar nama yang diundang.

Ø  Nota per tanggal pembelian, ditandatangani oleh penerima barang.

Ø  Notulen ditandatangani Pimpinan Rapat.

12.  Belanja Perjalanan Dinas SPJ dilengkapi :

ü  Bend 26a (Kwitansi) atau Daftar penerima (jika lebih dari 1 orang)

ü  Surat Perintah Tugas (SPT).

ü  SPPD lembar 1 dan 2 yang telah disahkan

ü  Rincian permintaan uang yg telah ditandatangani.

ü  Laporan Tertulis Hasil Perjalanan, paling lambat 7 hari kalender, kepada pejabat yg memberi perintah

ü  Undangan (jika perjalanan dinas berdasar undangan penyelenggara).

ü  Tiket dan Boarding pass atas nama perorangan (untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah).

13.  Pengadaan Barang/Jasa Rp 10.000.000,- s.d Rp 50.000.000,- pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran SPJ dilengkapi:

ü  Bend 26a (kwitansi)

ü  Nota Pembelian dari penyedia barang/jasa beserta jenis barang dan mereknya

ü  SSP (PPN dan PPh pasal 22/ pasal 23/pasal 4 ayat 2)

ü  SPK

ü  HPS

ü  Berita Acara Peneriman Hasil Pekerjaan

14.  Pengadaan Barang/Jasa Rp 50.000.000,- s.d Rp 200.000.000,- pembayaran LS SPJ dilengkapi dengan :

ü  Bend 26a (kwitansi)

ü  Permintaan/penawaran ke Perusahaan

ü  Penawaran dari Perusahaan

ü  Berita Acara Negosiasi

ü  SPK

ü  Berita Acara Pembayaran

ü  Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa

ü  SSP (PPN dan PPh pasal 22/ pasal 23/ Pasal 4 Ayat 2) disertai faktur pajak

ü  SK Panitia/Pejabat Pengadaan

ü  Foto Copy Rekening Bank dan NPWP

ü  Foto Copy DPA 2.2.1

Pengajuan LS:

ü  Kontrak dan kelengkapannya sudah ditandatangani Pejabat/Panitia Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima/Pemeriksa, PPK, dan Penyedia Barang/Jasa.

ü  Sudah dilengkapi dengan Format “Verifikasi Kelengkapan LS”

BUKTI PERJANJIAN

Nilai Pekerjaan Bukti Perjanjian

1.      sampai dengan Rp. 10.000.000,

- bukti pembelian (kuitansi) disahkan oleh Bendahara Pengeluaran

2.      belanja modal yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,

- bukti pembelian disertai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

3.      Pengadaan Barang/Jasa nilainya lebih dari Rp.10.000.000 sampai Rp.50.000.000,

- kuitansi disertai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan SPK (sesuai SOP Disnakan)

4.      Pengadaan Barang/Jasa nilainya lebih dari Rp.50.000.000 sampai Rp.200.000.000,

- atau sampai dengan Rp.50.000.000,- untuk jasa konsultansi Surat Perintah Kerja (SPK) disertai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

5.      Pengadaan Barang/Jasa nilainya lebih dari Rp.200.000.000,- atau lebih dari Rp. 50.000.000,

- untuk jasa konsultansi Kontrak/Surat Perjanjian disertai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

6.      Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya lebih dari Rp. 10.000.000,

- harus menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK

15.  Pajak dan Meterai

ü  Bukti setor pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP).

ü  Penyetoran Pungutan/potongan pajak dikonfirmasi dahulu kepada Bendahara Pengeluaran atau Petugas Verifikasi sebelum disetorkan ke Bank.

v  PPh pasal 21

Yaitu Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan (peserta lomba, peserta rapat/konferensi/sidang, kunjungan kerja, keanggotaan kepanitiaan, peserta pelatihan, dll). Yang dikenakan PPh pasal 21:

1.      Gaji, upah, honorarium, Tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun.

2.      Honor PNS dan Non PNS:

Ø  PNS    Golongan IV                     = 15%,

Golongan III                     = 5% atau 6% bila tidak punya NPWP,

Golongan I dan II                         = 0%).

Ø  Non PNS (Ber-NPWP                  = 5%, Tidak ber-NPWP = 6%).

v PPh pasal 22 •

Yaitu Pajak atas transaksi barang (pembelian/pembayaran barang) diatas Rp.2.000.000,- tidak terpecah-pecah.

ü  Kode Jenis Pajak/MAP 411122, kode setoran 900.

ü  Tarif pajak adalah 1,5 %. Bila tidak ber-NPWP sebesar 3% Yang tidak dikenakan PPh pasal 22 :

ü  Pembayaran atas penyerahan barang yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000,- (bukan jumlah yang dipecah-pecah)

v  PPh pasal 23

Yaitu Pajak atas hadiah/penghargaan, deviden, bunga, royalti, dan atas sewa dan jasa lainnya.

ü  Kode Jenis Pajak/MAP 411124, kode setoran 104. Tarif Efektif PPh pasal 23 untuk:

ü  Tarif pajak Hadiah & Penghargaan, Deviden, Bunga, dan Royalti adalah 15%

ü  Tarif pajak Jasa Konsultasi, jasa publikasi, Catering, Cleaning Service, Sewa Angkutan Darat, Jasa biro perjalanan/agen, jasa penyelidikan, jasa kurir, jasa Freight Forwarding, Jasa pengepakan, jasa Maklon, Jasa Konstruksi, Pembasmian Hama, dan jasa lain (misal: foto copy, service computer, kendaraan, penggandaan, cetak ) adalah 2%

v  PPh pasal 4 ayat 2

Yaitu pajak atas jasa konstruksi dan sewa ruang/bangunan/tanah.

ü  Kode Jenis Pajak/MAP 411128, kode setoran 409 untuk Konstruksi dan 403 untuk sewa tanah/ruang/bangunan. Pekerjaan Konstruksi

ü  Klasifikasi Kecil = 2%; Klasifikasi Menengah ke Atas = 3%; Tidak Memiliki Klasifikasi = 4% (tidak termasuk PPN). Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan

ü  Memiliki Klasifikasi = 4%; Tidak Memiliki Klasifikasi = 6% (tidak termasuk PPN) Belanja Sewa Ruang/ Bangunan /Tanah

ü  Tarif : 10% dari Bruto

v  PPN

ü  Kode jenis pajak/MAP 411211, kode setoran 900.

ü  Tarif adalah 10% dari harga perolehan. Pembayaran yang tidak dipungut PPN:

ü  Pembayaran yg jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- (termasuk PPN) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah

ü  Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan dan sejenisnya

ü  Jasa di bidang perhotelan meliputi jasa persewaan kamar termasuk fasilitas yang terkait dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel, penginapan, motel, losmen dan hostel;

ü  Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;

ü  Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

ü  Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko

ü  Pembelian barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya

ü  Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik seperti jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;

KODE DAN JENIS PAJAK

JENIS PAJAK	NPWP	TTD & CAP
Pasal 22 dan PPN	Rekanan	Bendahara
Pasal 21	Bendahara	Bendahara
Pasal 23	Bendahara	Bendahara
Pasal 24 Ayat 2	Bendahara	Bendahara

JENIS PAJAK	KODE AKUN PAJAK	KODE JENIS SETORAN
PPh Pasal 21 (Gaji PNS dan Honor Non-PNS)	411121	100
PPh Pasal 21 Final (Honor PNS)	411121	100
PPh Pasal 22 (Barang)	411122	100
PPh Pasal 23 (Jasa)	411124	100
PPh Final Pasal 4 ayat 2 (Sewa Tanah/ bangunan)	411128	100
PPh Final Pasal 4 ayat 2 (Jasa Konstruksi)	411128	100
PPN (Barang dan Jasa)	411211	100

Contoh

Penghitungan PPN dan PPh Bendahara Pengeluaran membayar pembelian ATK sebesar Rp.2.050.000,-

Jawab:

Sebelum menghitung PPh 22, lebih dulu dihitung PPN yang dikeluarkan dari bruto:

PPN = ( 1 : 11 ) X Rp. 2.050.000,- = Rp. 186.364,-

PPh 22 = 1,5% X Rp. (2.050.000 - 186.364) = 1,5% X Rp. 1.863.636,- = Rp. 27.955,- (Jika Rekanan tidak punya NPWP,

tarif PPh 22 3% ) = 3% X Rp 1.863.636,- = Rp. 55.909,-

Bendahara Pengeluaran membayarkan jasa service kendaraan sebesar Rp.1.200.000,- Jawaban:

PPN = ( 1 : 11 ) X Rp. 1.200.000,- = Rp. 109.091,-

PPh 23 = 2% X Rp (1.200.000 - 109.091) = 2% X Rp. 1.090.909,- = Rp. 21.818,-

(Jika Rekanan tidak punya NPWP,

tarif PPh 23 = 4 % ) = 4% X Rp. 1.090.909,- = Rp. 43.636,-

Bendahara Pengeluaran membayarkan pembelian Pakan dan Bibit Ternak sebesar Rp.2.100.000,- Jawaban:

PPN = tidak dikenai PPN;

PPh 22 = 1,5% X Rp. 2.100.000 = Rp. 31.500,-

(Jika Rekanan tidak punya NPWP,

tarif PPh 22 = 3 % ) = 3% X Rp. 2.100.000,- = Rp. 63.000,-

Bendahara Pengeluaran membayarkan sewa ruang pertemuan sebesar Rp.1.600.000,- Jawaban:

PPN = ( 1 : 11 ) X Rp. 1.600.000,- = Rp. 145.455,-

PPh ps 23 = 2%  X Rp. 145.455 = Rp. 2.909

Meterai

ü  Bea Meterai adalah Pajak atas dokumen.

ü  Dokumen yg memuat jumlah uang atau dokumen kontrak /perjanjian Meterai diberlakukan terhadap SPJ belanja pembelian/pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan:

Ø Meterai Rp. 3.000,- untuk belanja senilai Rp. 250.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-

Ø Meterai Rp.6.000,- untuk belanja senilai lebih dari Rp.1.000.000,-

Ø Materai Rp.6.000,- untuk dokumen kontrak/perjanjian.

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh PPTK dengan berdasarkan pada :

a.       Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)

b.      Anggaran Kas

c.       Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ)

d.      Pedoman Perpajakan Langkah-langkah Pengendalian oleh PPTK :

1.      Membuat rencana penggunaan dana setiap akan mengajukan pencairan dana, sesuai dengan anggaran kas.

2.      Membuat rekapitulasi penyetoran SPJ pada setiap penyerahan SPJ kepada Bendahara Pengeluaran

3.      Membuat laporan tentang kinerja keuangan dan kinerja kegiatan

4.      Memperbaiki/melengkapi SPJ apabila ada kesalahan/kekurangan SPJ yang telah diverifikasi oleh PPK.

5.      Melakukan kompilasi SPJ kegiatan yang telah disahkan PA/KPA, selanjutnya diserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran.

Pengendalian Anggaran oleh PPK-SKPD dengan Verifikasi SPJ berdasarkan pada:

a.       Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)

b.      Anggaran Kas

c.       Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ)

d.      Pedoman Perpajakan. Langkah-langkah pengendalian:

1.      Bendahara pengeluaran menyerahkan bukti pengeluaran kepada petugas verifikasi. Jika telah benar dan lengkap maka petugas verifikasi membubuhkan paraf di Bend 26a, jika masih ada kesalahan/kekurangan maka petugas verifikasi memberikan catatan hal-hal yang perlu diperbaiki.

2.      Hasil Verifikasi dikomunikasikan kepada Bendahara Pengeluaran/PPTK jika ada bukti pengeluaran dan lampiran yang perlu dibetulkan.

3.      Jika Jumlah SPJ telah mencapai minimal 75% dari jumlah UP maka Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP GU.

4.      SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPK diverifikasi sebelum diterbitkan SPM.

SPP Uang Persediaan (UP)

v  SPD diterbitkan berdasarkan kegiatan dalam DPA dan Anggaran Kas Dinas Peternakan dan Perikanan 

v  SPP Uang Persediaan (UP) dibuat berdasar Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

v  SPP UP dibuat pada masa awal tahun anggaran. SPP Ganti Uang Persediaan (GU)

v  Bendahara mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) setelah menerima SPD dari BUD.

v  Bendahara mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui PPK SKPD sekurang-kurangnya 75% dari jumlah UP yang telah diterima.

SPP Tambahan Uang Persediaan (TU)

v  SPP TU diajukan untuk kegiatan yang bersifat mendesak, dimana UP tidak mencukupi.

v  Besaran SPP TU harus mendapat persetujuan Kepala DPPKD.

v  TU harus digunakan sesuai rencana penggunaan dan dipertanggungjawabkan pada periode yang sama (pada bulan yang bersangkutan) pada saat permintaan TU.

v  Jika TU tidak habis maka sisanya harus disetor kembali pada periode yang sama (pada bulan yang bersangkutan) pada saat permintaan TU.

v  Sisa TU disetor ke Kasda, dan sudah membebani anggaran (tidak dapat dicairkan lagi). SPP Langsung (LS)

v  SPP LS dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

v  Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP LS pengadaan Barang/Jasa kepada KPA melalui PPK SKPD setelah ditandatangani oleh PPTK.

v  PPK meneliti dan melakukan verifikasi lampiran SPP LS, apabila dinyatakan lengkap dan sah maka diterbitkan SPM LS, dan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D LS.

 

PENCAIRAN SP2D

JENIS PENCAIRAN	BIDANG PKD	PA/KPA (Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu)	BANK BJB	PIHAK III
1.      PENCAIRAN SP2D (UP, GU, TU)	v  Menyerahkan SP2D dan penguji ke Bank BJB v  Menyimpan SP2D; v  Menyerahkan SP2D kpd Bendara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu; v  Mengarsip SP2D	v  Mengambil SP2D ke Bidang PKD, dan dapat mengambil dana ke Bank BJB terdekat.	ü  Memindahbukukan dana ke Rekening Bendara Pengeluaran sesuai perintah SP2D;
2.      PENCAIRAN SP2D – LS	v  Menyerahkan SP2D dan penguji ke Bank BJB dilampiri Surat Setoran Pajak, STS denda dan Penyusutan v  Menyimpan SP2D; v  Mengarsip SP2D v  Menyerahkan SP2D kpd Bendara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.	v  Mengambil SP2D Bukti setor pajak dan bukti-bukti pembayaran yang lain (jika ada) di Bidang PKD.	ü  Memindahbukukan dana ke Rekening Pihak III sesuai perintah SP2D; ü  Menyimpan bukti pembayaran Pajak, denda, penyusutan dan transfer (jika ada); ü  Menyerahkan bukti pembayaran Pajak, denda, penyusutan dan transfer (jika ada) ke Bidang PKD; ü  Menyerahkan ke Bidang Akuntansi sebagai laporan	v  Mengambil SP2D beserta bukti setor pajak, denda, penyusutan, dan transfer (jika ada) di Bendahara.
3.      PENCAIRAN SP2D – GAJI	v  Menyerahkan SP2D dan register ke Bank BPD v  Menyerahkan SP2D kpd Bendahara beserta lampirannya	v  Mengambil SP2D ke Bidang PKD, dan dapat mengambil dana ke Bank BJB terdekat.	ü  Menyerahkan foto copy SP2D ke Bidang AKuntansi PENCAIRAN SP2D

PEMBUKUAN

Pelaksanaan pembukuan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan membuat dan mengerjakan pembukuan sesuai tugas pokok dan fungsi secara tertib, cermat dan teliti serta lengkap pada masing-masing format pembukuan.

Langkah-langkah :

1.      Menyiapkan Buku Kas Umum, untuk mencatat transaksi kas (SP2D dan pengeluaran harian)

2.      Membuat Buku Pembantu Kas Tunai

3.      Membuat Buku Pembantu Simpanan Bank

4.      Membuat Buku Pembantu Panjar (mencatat pemberian Panjar/ pengembalian panjar PPTK)

5.      Membuat Buku Pembantu Pajak

6.      Membuat Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

7.      Semuanya dientri dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)

Dokumen-dokumen sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah:

ü  SP2D UP/GU/TU/LS

ü  Bukti transaksi yang sah dan lengkap

ü  Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembukuan dengan ketentuan:

ü  Bahwa setiap SPJ (Bend 26a yang lengkap dan sah) dicatat (dibukukan) pada BKU, setelah diberi nomor/tanggal BKU langsung dibukukan pada Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, sesuai dengan rekening belanja masing-masing.

ü  Bila pada Bend 26a terdapat transaksi pajak, dicatat (dibukukan) pada BKU, setelah diberi nomor/tanggal BKU langsung dibukukan pada Buku Pembantu Penerimaan/Penyetoran Per Rincian Obyek Pajak, sesuai dengan jenis pajak masing-masing.

ü  Setelah selesai membuku secara ganda seperti tersebut (nomor 1 dan 2), dibukukan (entry) pada Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (Lembar Pengesahan SPJ).

ü  Menyiapkan lembar pemeriksaan kas oleh Pengguna Anggaran.

ü  Membuat lembar pengesahan SPJ.

ü  Membuat register penutupan kas.

ü  Menyiapkan SPP beserta lampirannya

Prosedur lengkap tentang Pembukuan Bendahara Pengeluaran dapat dilihat di Permendagri nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

PELAPORAN

1.      Laporan Bulanan

v  Laporan Kinerja Keuangan dan Kegiatan dibuat oleh PPTK, dikirim selambat- lambatnya tanggal 3 bulan berikutnya ke Sub Bagian Keuangan.

v  Laporan Mutasi Aset dan barang Persediaan oleh Pengurus Barang dan Penyimpan Barang.

v  Pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ-Belanja), dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.

2.      Laporan Triwulanan

v  Laporan Kinerja Keuangan dan Kegiatan dibuat oleh PPTK.

v  Laporan Mutasi Aset dan barang persediaan oleh Pengurus Barang dan Penyimpan Barang

v  Laporan Keuangan dan akuntansi, dibuat oleh PPK.

3.      Laporan Akhir Tahun

a)      Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Kinerja Keuangan, dibuat oleh PPTK.

b)      Laporan Mutasi Aset dan Barang Persediaan, dibuat oleh Pengurus Barang dan Penyimpan Barang.

c)      Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ-Belanja) Akhir Tahun, dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.

d)     Laporan Keuangan dan Akuntansi Akhir Tahun, dibuat oleh PPK.

Laporan akuntansi dibuat oleh PPK setelah Bendahara Pengeluaran membuat Laporan Pertanggungjawaban yang telah diverifikasi pada setiap bulannya.

Laporan akuntansi dibuat berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan dengan berpedoman pada PP nomor 71 tahun 2010 dan Buletin Teknis yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

BATAS WAKTU

1.      PPTK secara administratif wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) secara lengkap dan benar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengambilan panjar kerja, kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran.

2.      PPTK setiap bulan wajib melaporkan Realisasi/Daya Serap Anggaran untuk masing-masing kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pengguna Anggaran melalui Sub bagian Keuangan paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya.

3.      Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD setiap akhir bulan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD.

4.      Apabila berdasarkan hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban telah lengkap dan benar serta sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang- undangan, maka Pengguna Anggaran menerbitkan surat pengesahan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5.      Dikecualikan dari ketentuan dimaksud nomor 4 di atas, terhadap penerbitan surat pengesahan pada bulan Desember pelaksanaan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

6.      PPK secara adminsitratif menyusun Laporan Keuangan dan Akuntansi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

SANKSI KETERLAMBATAN

1.      Apabila PPTK secara administratif belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan dan mengembalikan sisa panjar kerja yang tidak dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal pengambilan panjar kerja kepada Bendahara Pengeluaran, dijatuhi sanksi berupa peringatan/teguran oleh PA/KPA.

2.      Apabila Laporan pertanggungjawaban dimaksud pada nomor 1 di atas tidak dipenuhi sampai dengan 10 hari kerja, maka PPTK dijatuhi sanksi berupa penundaan pengambilan panjar kerja berikutnya oleh PPK, kecuali atas pertimbangan tertentu dari Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

PENGELOLA BANTUAN

Mekanisme Penyaluran Bantuan

ü  Penyaluran Bantuan Gubernur sesuai DPA PPKD yang di bebankan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bandung;

ü  Penerima bantuan Gubernur sudah tercatat dalam DPA atau lampiran DPA penerima Hibah dan/atau bantuan sosial;

ü  Dinas Peternakan dan Perikanan  Kabupaten Bandung  menyusun Pedoman/Juknis Penyaluran bantuan Gubernur.

ü  Dinas Peternakan dan Perikanan  Kabupaten Bandung  atas nama Gubernur melaksanakan sosialisasi program bantuan.

ü  Calon penerima baik lembaga/perorangan bantuan mengajukan permohonan bantuan, ditujukan kepada : Gubernur Jawa Barat, melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 

PENELITIAN/VERIFIKASI PROPOSAL.

Proposal sekurang-kurangnya memuat:

ü  Profil lembaga penerima bantuan;

ü  Program Kerja;

ü  SK Pendirian dan Susunan Pengurus;

ü  RAB pemanfaatan dana bantuan;

ü  Jadwal pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan.

Penelitian/verifikasi proposal:

v  Verifikasi meliputi: ketersediaan Anggaran bantuan dalam DPA, kelengkapan berkas permohonan bantuan, kelayakan menerima bantuan (dari perhitungan RAB maupun kegiatan yang akan dijalankan);

v  Bila masih terdapat kekeliruan maupun kekurangan syarat administrasi akan dikembalikan untuk pembetulan seperlunya.

v  Proposal yang telah lolos verifikasi, selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat.

v  Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung  menerbitkan Surat Rekomendasi Pemberian Bantuan.

v  Setelah kelengkapan administrasi penerimaan bantuan lengkap maka akan diajukan ke BUD untuk permohonan pencairan bantuan.

ü  Berdasar Permendagri No. 32 tahun 2011, semua bantuan sosial harus sudah ditentukan diawal baik nama dan alamat dan kegunaan bantuan tersebut yang dituangkan dalam keputusan Gubernur;

ü  Semua bantuan yang dialokasikan dalam APBD disalurkan melalui transfer Bank ke rekening atas nama lembaga penerima bantuan.

Mekanisme:

1.      Dokumen Pencairan Dana Bantuan Kelembagaan

v  Proposal dan lampirannya dibuat rangkap 6 (enam) bendel, dijilid;

v  Kwitansi Pengeluaran bermeterai cukup dan sudah ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten;

v  Foto Copy Rekening Bank/Buku Tabungan atas nama lembaga;

v  Surat Pernyataan/Naskah Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan;

v  Laporan Pemanfaatan Dana Bantuan tahun sebelumnya, bagi lembaga yang tahun sebelumnya pernah menerima bantuan sejenis dari APBD.

2.      Pengusulan Pencairan Dana

v  Dokumen Pencairan Dana sebagaimana tersebut diatas, diusulkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan  kepada Gubernur Jawa Barat, melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bandung;

v  Tranfer Dana dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah langsung ke rekening penerima bantuan

Ø  Penerima Bantuan Kelembagaan dilarang menyimpan bantuan di bank/mengendapkan dalam rangka mendapatkan bunga.

Ø  Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pemanfaatan dana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dana bantuan diterima dan atau masuk dalam rekening bank penerima bantuan, atau batas akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Ø  Laporan Pertanggungjawaban dimaksud angka (1) diatas, minimal memuat:

ü  Uraian singkat program/kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui dana bantuan kelembagaan yang diterima;

ü  Hambatan/Kendala yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan/kendala;

ü  Rincian Pengeluaran dana, dan capaian program/kegiatan yang dibiayai melalui dana bantuan yang diterima, dilampiri bukti pengeluaran yang sah, dan foto kegiatan;

ü  Laporan Pertanggungjawaban dibuat rangkap 5 (lima) dijilid dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan  Kabupaten Bandung.

ü  Atas dasar hasil Pemantauan dan evaluasi, apabila terdapat penyimpangan pemanfaatan dana sebagaimana yang telah dicantumkan dalam proposal permohonan, maka penerima dana bantuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.